Index Berita   Suara Pembaca   Galeri Foto   Galeri Video   Mobile Version   Games   Iklan Baris Hari ini: Kamis, 29 Juni 2017 21:17

BI Melarang KTA Untuk Bayar Uang Muka KPR

Senin, 3 September 2012 09:24
Opini · SolusiProperti
Kini Bank Indonesia (BI) melarang praktik pemberian kredit tanpa agunan (KTA) yang digunakan untuk uang muka (down payment/DP) kredit pemilikan rumah (KPR). BI akan terus mengawasi praktik ini dan bersiap menerbitkan surat edaran agar bank tidak memberikan KTA yang digunakan untuk uang muka KPR.

Penilaian Halim bahwa proses penyaluran kredit harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menjaga keberlangsungan bisnis.

Tapi BI akan mengatur ketentuan itu agar bank tidak memberikan KTA untuk membiayai DP kredit. Aturan itu berupa Surat Edaran (SE) BI.

Kalau mereka tidak ikuti aturan ini, tentu ada sanksinya. Aturan itu berlaku untuk semua.

Sebelumnya, Bank Indonesia juga mengkaji besaran uang muka atau down payment (DP) minimum untuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bagi bank syariah seperti yang telah berlakukan untuk bank konvensional.

Kita akan terapkan juga aturan loan to value ratio (LTV) untuk bank syariah, untuk besarannya masih akan diteliti lagi," kata Halim Alamsyah.

Namun kemungkinan besaran uang muka yang berbeda bagi bank syariah karena ada beberapa produk yang tidak bisa menggunakan DP yang sama.

Untuk KPR yang sifatnya berbeda, MMQ (pembiayaan musyarakah mutanaqishah) untuk properti misalnya, kan sudah jelas berbeda.

Seperti diketahui, aturan LTV telah diberlakukan ke bank umum. Rasio LTV, yakni angka rasio antara nilai kredit yang dapat diberikan oleh Bank terhadap nilai agunan pada saat awal pemberian kredit, ditetapkan maksimal 70%.

Ruang lingkup KPR yang dimakud meliputi kredit konsumsi kepemilikan rumah tinggal, termasuk rumah susun atau apartemen namun tidak termasuk rumah kantor dan rumah toko, dengan tipe bangunan lebih dari 70 m2 (tujuh puluh meter persegi). Pengaturan mengenai LTV dikecualikan terhadap KPR dalam rangka pelaksanaan program perumahan pemerintah.

Pada sebelumnya Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, sempat mengatakan pemberlakuan aturan LV untuk bank syariah diharapkan tidak akan berbeda dengan bank konvensional sehingga tidak terjadi ketimpangan. Rencananya aturan tersebut akan dikeluarkan pada akhir kuartal ketiga tahun ini atau pada bulan September 2012.
Rima
Bulak Kapal, Bekasi Timur
838399
rima@yahoo.com
Rating
  • icon_star_fullicon_star_fullicon_star_fullicon_star_fullicon_star_full
  • icon_star_fullicon_star_fullicon_star_fullicon_star_fullicon_star_full
  • icon_star_fullicon_star_fullicon_star_fullicon_star_fullicon_star_full
  • icon_star_fullicon_star_fullicon_star_fullicon_star_fullicon_star_full
  • icon_star_fullicon_star_fullicon_star_fullicon_star_fullicon_star_full

Kirim tanggapan Anda

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan SolusiProperti dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. SolusiProperti akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut. SolusiProperti berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Mobile

E-Mail

Komentar
Redaksi: redaksi@SolusiProperti.com
Informasi Pemasangan Iklan:
hubungi :
Telepon 021-574 7053 · Fax 021-824 33 979
Fransisca Ingrid di 0818-0891-3342 · sisca@mustangcorps.com · Blackberry: 22918E5B
Dini Magaski di 0818-0842-1246 · dini@mustangcorps.com · Blackberry: 224CB655

SUARA SEBELUMNYA

OPINI SEBELUMNYA

FOTO SEBELUMNYA

VIDEO SEBELUMNYA